Tinta Rakyat Nusantara.Com, Pontianak – Pembukaan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Kunjungan Display Pangan Lokal di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Adisucipto No. 48 Pontianak, Senin (25/5/2026), berlangsung meriah dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Manto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan serta menekan potensi inflasi daerah. Menurutnya, stabilitas kebutuhan pangan yang mudah dijangkau masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Manto menegaskan, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada distribusi pangan murah, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan kekayaan pangan lokal unggulan Kalimantan Barat kepada masyarakat luas. Ia berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat demi mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Manto secara resmi membuka kegiatan Gerakan Pangan Murah dan Kunjungan Display Pangan Lokal Tahun 2026.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Atnike Nova Sigiro. Kehadiran Atnike berkaitan dengan pelaksanaan diseminasi dan diskusi mengenai Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Atas Pangan yang digelar di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat.
Meski tidak memberikan sambutan resmi, Atnike menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan dan inisiasi Gerakan Pangan Murah yang dinilai memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, program seperti ini merupakan bentuk kolaborasi penting dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pangan yang layak, aman, dan terjangkau sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
Ia menilai penguatan sektor pangan tidak hanya berbicara mengenai distribusi dan harga bahan pokok, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab bersama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Kehadiran display pangan lokal juga dinilai menjadi langkah positif dalam memperkenalkan potensi pangan daerah sekaligus mendukung kemandirian pangan berbasis lokal di Kalimantan Barat.
“Hak atas pangan merupakan hak dasar yang harus dijaga bersama. Saya melihat kegiatan ini bukan hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau, tetapi juga memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan yang inklusif,” ujar Atnike saat meninjau lokasi kegiatan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pemahaman hak atas pangan di daerah, Atnike Nova Sigiro juga menyerahkan Modul Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 16 tentang Hak Atas Pangan kepada Manto selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalbar.
Penyerahan modul tersebut menjadi simbol sinergi antara Komnas HAM RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendorong implementasi prinsip hak asasi manusia, khususnya pemenuhan hak atas pangan yang adil, layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
(Dwi-Red).
Komentar0